Kegiatan ini diikuti oleh para enumerator harga pangan dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta pelaku usaha pangan lokal seperti distributor, pengecer, pedagang pasar tradisional, dan perwakilan pelaku UMKM pangan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan data harga pangan harian yang akurat, sekaligus meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.

Kepala Dinas PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman dalam sambutannya, menyampaikan bahwa peran enumerator sangat krusial sebagai ujung tombak penyedia data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pangan di tingkat daerah dan nasional.

“Data yang akurat dan real time menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan intervensi harga dan distribusi pangan. Karenanya, sinergi antara enumerator dan pelaku usaha sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan,” ujar Syamsir Kadis PKP Kalsel.

Selain sesi diskusi dan koordinasi teknis mengenai metode pencatatan harga dan pelaporan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dekan Ekonomi dan bisnis ULM, yang memaparkan fluktuasi, komponen harga Pangan, strategi pengendalian inflasi pangan, serta pentingnya digitalisasi dalam pelaporan harga pangan harian.

Dinas PKP juga mengajak pelaku usaha untuk aktif berperan dalam menjaga distribusi dan keterjangkauan harga, termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta dukungan terhadap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tengah digalakkan secara nasional.

“Kami berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan, sehingga kita bisa menciptakan sistem ketahanan pangan daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berbasis data yang kuat,” tutupnya.